NITIZEN.CO.ID, SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat dengan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda bersama Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DBMPTSP) Kukar serta Direktur Utama pemilik konsesi BUP PT Tiga Bersaudara.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mashud mengatakan PT Tiga Bersaudara ditunjuk sebagai operator Pelabuhan Muara Berau, dengan mengantongi perjanjian konsesi selama 25 tahun. Fee yang diperoleh sebesar 5 persen pada 4 Desember 2020 lalu.

“Mau pakai floating crane atau tenaga kerja bongkar muat, semua ada di bawah mereka. Di situ ada 9 bidang wilayah, termasuk pengisian air,” ungkapnya.

Pada pertemuan tersebut, Komisi III juga sempat mempertanyakan soal kemungkinan “ruang” untuk dapat menghasilkan PAD dari aktivitas yang dilakukan oleh BUP PT Tiga Bersaudara.

Pasalnya, terungkap pula pada RDP tersebut bahwa selama kegiatan ship to ship (STS), pemasukan BUP PT Tiga Bersaudara mencapai puluhan miliar setiap bulannya. Dari penghasilan tersebut belum ada sepeserpun mengalir untuk PAD Kaltim.

“Makanya kita coba cari celah, bahwa tidak mungkin ada PAD tanpa regulasi. Regulasi ini yang sedang kita bicarakan. Kebetulan mereka lagi membahas soal tarif, mudah-mudahan di tarif itu pemerintah daerah dapat menghasilkan PAD,” katanya.

Menurut dia, Komisi III sebagai mitra kerja perhubungan akan mencoba mencari jalan untuk mengupayakan sumbangsij PAD dari BUP PT Tiga Bersaudara.

Namun jika tidak, Komisi III akan memaksimalkan komunikasi dengan pihak BUP PT Tiga Bersaudara untuk membantu pemerintah daerah. Mengingat, nilai omzet bisa mencapai miliaran rupiah.

“Selama ini pekerjaan di Muara Berau itu tidak ada penanggungjawab. Dengan adanya BUP yang punya konsesi, maka semua kegiatan akan ada penanggungjawabnya. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menunjuk BUP PT Tiga Bersaudara,” pungkasnya. (mur)

LIHAT JUGA  Banggar DPRD Kaltim Desak Bupati/Wali Kota Percepat Administrasi Program Bankeu